GAGASANBERITA.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri. Dukungan itu disampaikan dengan catatan tegas bahwa kualitas layanan, kesejahteraan dosen, dan kesiapan anggaran harus dihitung matang sebelum kebijakan berlaku. Hadrian menilai pendidikan adalah hak setiap anak negeri dan biaya tidak boleh menjadi penghambat.
Lalu Hadrian menyampaikan sikap fraksinya menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga universitas harus gratis. Menurutnya, arah kebijakan itu sejalan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan.
"Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri," kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).
Pernyataan Prabowo disampaikan dalam sambutannya pada HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta, Jumat (18/9). Ia menyebut akan segera menggelar rapat terbatas membahas pembiayaan pendidikan negeri.
Skema PTN Gratis Dinilai Mungkin, tapi Harus Matang
Hadrian menilai skema pendidikan gratis untuk perguruan tinggi negeri sangat mungkin didorong. Namun ia menekankan perlunya persiapan yang tidak sekadar menghapus biaya kuliah.
"Prinsipnya, pendidikan adalah hak warga negara dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas," ujar dia.
Ia mengingatkan agar kebijakan penggratisan biaya kuliah tidak justru menurunkan mutu layanan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, riset, maupun operasional kampus. Menurutnya, perlu perhitungan komprehensif soal kebutuhan anggaran dan mekanisme pembiayaan PTN setelah UKT tidak lagi dibebankan ke mahasiswa.
Anggaran Pendidikan Rp 819,44 Triliun Tersebar di Banyak Pos
Soal pendanaan, Hadrian menyoroti alokasi pendidikan dalam RAPBN 2027 yang direncanakan sekitar Rp 819,44 triliun. Angka itu, katanya, tidak bisa langsung dipakai seluruhnya untuk membiayai pendidikan gratis di PTN.
"Anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, sehingga tidak seluruhnya bisa langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis di PTN," ucap dia.
Ia juga menyebut alokasi Kemdiktisaintek dalam pembahasan anggaran 2027 masih membutuhkan penguatan untuk program pendidikan tinggi, beasiswa, dan peningkatan mutu tridharma.
DPR Siap Kawal, Minta Ratas Bahas Persiapan
Hadrian berharap persiapan kebijakan sekolah gratis dibahas pemerintah dalam rapat terbatas bersama Presiden. DPR, menurutnya, siap mengawal agar kebijakan memperluas akses sekaligus menjaga mutu pendidikan tinggi.
"Jadi prinsipnya kami mendukung arah kebijakannya. Namun implementasinya harus terukur, dan berbasis kemampuan fiskal negara," ucap dia.
Ia menambahkan, negara harus memastikan biaya operasional PTN, kualitas pembelajaran, fasilitas, riset, dan kesejahteraan dosen tetap terjamin. "Jangan hanya gratis dalam pengertian tidak membayar UKT," pungkasnya.
Sementara itu, Prabowo menyinggung sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis. Ia menyebut dana hasil korupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
