JAKARTA - Perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) di daerah pedesaan dinilai menjadi pintu awal dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing ke depan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus tokoh pendidikan, Lestari Moerdijat, melalui keterangan tertulis pada Jumat, 20 Februari 2026, menyoroti fakta bahwa masih banyak desa yang belum terlayani akses PAUD secara merata.
Penyebaran PAUD Masih Belum Merata
Menurut data dari Center of Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025, Indonesia memiliki sekitar 82.000 desa, tetapi hampir 20.000 di antaranya masih belum memiliki layanan PAUD sama sekali. Ketimpangan ini menjadi salah satu masalah utama dalam upaya menyiapkan fondasi pendidikan sejak dini bagi anak-anak bangsa di seluruh pelosok Tanah Air.
Lestari Moerdijat, yang juga dikenal dengan panggilan Rerie, menegaskan bahwa stimulasi pendidikan sejak usia dini sangat penting untuk menanamkan dasar belajar yang kuat pada setiap anak. Hal ini dianggap sebagai bekal awal agar mereka siap bersaing dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Tidak hanya soal ketersediaan layanan, kualitas PAUD pun masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hasil akreditasi Persatuan PAUD pada tahun 2025 mencatat bahwa 73 persen Taman Kanak-Kanak (TK) terakreditasi B, sementara satuan PAUD Kelompok Bermain mencapai 50 persen dan Tempat Penitipan Anak sebesar 67 persen dengan akreditasi yang sama. Angka ini menunjukkan masih banyak satuan PAUD yang belum mencapai standar akreditasi teratas atau A.
Kendala Akses dan Kebijakan
CSIS juga mencatat bahwa kelemahan mendasar penyelenggaraan PAUD di Indonesia tidak hanya masalah sebaran, tetapi juga soal keterbatasan akses dan lemahnya kebijakan yang mendukung terselenggaranya layanan PAUD secara merata hingga tingkat desa. Tanpa kebijakan yang kuat dan langkah nyata, ketimpangan ini diperkirakan dapat berlanjut dan berpengaruh pada kualitas SDM nasional di masa datang.
Menurut Rerie, keterbatasan akses masyarakat terhadap PAUD berpotensi menimbulkan jurang perbedaan dalam kualitas SDM. Anak yang mendapat stimulasi pendidikan sejak dini diperkirakan akan memiliki kemampuan belajar, sikap, dan karakter yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak pernah mendapatkan layanan PAUD.
Peran Stakeholder Jadi Penentu
Rerie menekankan bahwa dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diperlukan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar penyelenggaraan PAUD dapat tersebar secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat hingga di pedesaan. Pihaknya berharap agar layanan ini tidak hanya hadir sebagai formalitas, tetapi menjadi akses yang bermakna bagi setiap anak.
“Saya berharap penyelenggaraan PAUD dapat tersebar merata dan mudah diakses masyarakat hingga desa-desa di Tanah Air, demi lahirnya generasi penerus yang berdaya saing dan mampu mewujudkan keadilan, serta kemakmuran yang merata bagi setiap anak bangsa,” ujar Rerie dalam pernyataannya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Isu pemerataan pendidikan sejak usia dini ini tidak berdiri sendiri. Berbagai pihak berpendapat bahwa tantangan ini berkaitan erat dengan isu pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di beberapa wilayah, pendidikan formal pun belum merata dan fasilitas pendukungnya masih minim, sehingga menjadikan proses pembelajaran tidak optimal.
Namun, upaya memperluas akses PAUD juga dipandang sebagai bagian dari strategi nasional untuk menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di era global. Kualitas pendidikan sejak paling dasar sangat menentukan kemampuan anak dalam proses belajar berkelanjutan hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Dengan perhatian yang cukup dari pemerintah dan stakeholder pendidikan di seluruh tingkatan, diharapkan kekurangan layanan PAUD di desa dapat diminimalisir dan pada akhirnya dapat menghasilkan SDM Indonesia yang lebih berkualitas, kompeten, serta mampu menjawab tantangan masa depan.
