JAKARTA - Kinerja sektor komunikasi dan digital nasional menunjukkan tren positif sepanjang tahun anggaran 2025. Di tengah tantangan transformasi digital dan tuntutan efisiensi belanja negara, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) justru mencatatkan pencapaian pendapatan yang melampaui ekspektasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada awal pekan ini.
Dalam forum resmi tersebut, Meutya memaparkan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komdigi tidak hanya memenuhi target, tetapi berhasil melampauinya secara signifikan. Capaian ini dinilai sebagai cerminan pengelolaan sektor komunikasi dan digital yang semakin matang dan akuntabel.
PNBP Komdigi Melonjak Hingga Rp 29 Triliun
Meutya Hafid mengungkapkan bahwa PNBP Komdigi pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 29 triliun. Angka ini setara dengan 116,04% dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 25 triliun. Dengan kata lain, realisasi penerimaan negara dari sektor ini melampaui target lebih dari Rp 4 triliun.
"Target PNBP Tahun Anggaran 2025 sebesar sekitar Rp25 triliun dapat kami lampaui menjadi Rp29 triliun atau naik 116,04%. Ini menjadi indikator bahwa pengelolaan sektor komunikasi dan digital berjalan semakin baik," ujar Meutya dikutip dari pernyataan tertulis.
Capaian tersebut menegaskan peran strategis sektor komunikasi dan digital sebagai salah satu kontributor penting penerimaan negara. Peningkatan PNBP juga mencerminkan optimalisasi pengawasan, regulasi, serta pemanfaatan sumber daya di lingkungan Komdigi.
Sumber Strategis Penyumbang PNBP Komdigi
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa lonjakan PNBP Komdigi berasal dari berbagai sumber strategis yang dikelola kementeriannya. Pendapatan tersebut tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan berasal dari ekosistem komunikasi dan digital yang luas.
Kontributor utama PNBP meliputi Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, sektor telekomunikasi, layanan orbit satelit, sertifikasi, penyiaran, serta PNBP lainnya di lingkungan Kemkomdigi. Diversifikasi sumber penerimaan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pendapatan negara.
Pengelolaan spektrum frekuensi dan layanan digital yang semakin tertata turut berperan dalam mendongkrak penerimaan. Selain itu, meningkatnya aktivitas industri telekomunikasi dan digital nasional juga memberi dampak langsung terhadap kontribusi PNBP.
Realisasi Anggaran 2025 Capai Hampir 95 Persen
Tak hanya membahas penerimaan negara, Meutya Hafid juga memaparkan kinerja belanja Komdigi sepanjang tahun 2025. Hingga 31 Desember 2025, total pagu existing kementerian tercatat sebesar Rp 12,67 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat pagu blokir sekitar Rp 1,5 triliun, sehingga pagu setelah blokir menjadi Rp 11,4 triliun.
Realisasi anggaran yang dicapai mencapai Rp 10,58 triliun atau setara 94,9% dari pagu setelah blokir. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, sekaligus mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan program yang relatif efektif.
"Di 2025, kami memulai dengan pagu sekitar Rp7,7 triliun dan Alhamdulillah realisasinya mencapai sekitar Rp10,5 triliun. Ini menunjukkan bahwa dengan efisiensi, penetapan prioritas yang tepat, dan tata kelola yang lebih baik, kinerja sektor digital dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara," tutur Meutya.
Menurutnya, peningkatan realisasi anggaran juga tidak lepas dari fokus pada program prioritas serta upaya efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas layanan publik di sektor komunikasi dan digital.
Akuntabilitas Terjaga dan Target 2026 Lebih Optimal
Selain capaian penerimaan dan belanja, Komdigi juga mencatat prestasi penting dalam aspek akuntabilitas keuangan. Meutya menyampaikan bahwa kementeriannya kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2025. Opini ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan negara di lingkungan Komdigi dinilai sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.
Pencapaian tersebut menjadi landasan bagi Komdigi untuk melangkah ke tahun anggaran berikutnya dengan target yang lebih terukur. Meutya menegaskan komitmen kementeriannya untuk terus memperbaiki tata kelola dan mengoptimalkan realisasi anggaran pada 2026.
"Pada tahun 2026, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dan mengoptimalkan realisasi anggaran untuk mendukung capaian kinerja anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
Dengan capaian PNBP yang melampaui target, realisasi anggaran yang tinggi, serta akuntabilitas yang terjaga, Komdigi menegaskan posisinya sebagai salah satu kementerian yang berperan penting dalam mendukung transformasi digital nasional sekaligus memperkuat kontribusi sektor digital terhadap keuangan negara.