JAKARTA - Pemerintah menunjukkan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hunian rakyat melalui program renovasi rumah tak layak huni (RTLH) pada 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp8,1 triliun khusus untuk memperbaiki ratusan ribu unit rumah rakyat di seluruh Indonesia.
Program ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan memberikan akses hunian layak bagi mereka yang membutuhkan.
Anggaran renovasi ini merupakan bagian dari total alokasi Kementerian PKP sebesar Rp10,89 triliun dalam RAPBN 2026. Sekitar 80 persen anggaran kementerian akan digunakan untuk memperbaiki rumah rakyat yang kurang mampu, terutama melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Artinya keberpihakan dan anggaran kami sekitar 10,5 triliun kemudian BSPS. Bayangkan dari Rp10,5 triliun anggaran kami, itu yang buat merenovasi rumah rakyat miskin rakyat yang tidak mampu ada Rp8,1 triliun. Jadi anggaran kami mayoritas sekitar 80 persen untuk membantu rakyat," ujar Ara.
Target Renovasi Meningkat Pesat
Dana sebesar Rp8,1 triliun ini diproyeksikan untuk merenovasi sekitar 400 ribu unit RTLH pada tahun 2026. Jumlah ini meningkat drastis dibanding kuota tahun ini yang hanya 45 ribu unit. Menurut Ara, kenaikan signifikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kondisi hunian rakyat secara menyeluruh.
"Tahun ini 45 ribu, tahun depan 400 ribu. Jadi luar biasa naiknya dari 45 ribu ke 400 ribu kurang lebih sekitar segitu," kata Ara.
Secara nasional, jumlah RTLH saat ini mencapai 26,9 juta unit. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kondisi ini, melainkan memperluas program perbaikan rumah rakyat.
Selain itu, perhatian pemerintah juga tertuju pada 9,9 juta orang Indonesia yang belum memiliki rumah, sehingga program rumah subsidi menjadi salah satu solusi strategis.
Rumah Subsidi dan Kuota Baru
Program rumah subsidi juga mengalami peningkatan kuota. Ara menegaskan bahwa kuota rumah subsidi yang sebelumnya sekitar 200 ribu unit per tahun, kini naik menjadi 350 ribu unit pada 2025. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kekurangan hunian dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses rumah layak huni.
"Rumah subsidi sudah dinaikkan (kuota) oleh Pak Prabowo, luar biasa. Biasanya 200 ribuan per tahun, silakan cek saja. Tahun ini dinaikan 350 ribu," ucap Ara.
Dampak Ekonomi dari Program Perumahan
Tidak hanya berdampak pada hunian, program renovasi dan pembangunan rumah subsidi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah membuka banyak lapangan pekerjaan, memicu pertumbuhan sektor industri, serta menciptakan efek berganda pada aktivitas ekonomi lokal.
"Satu rumah subsidi yang kerja rata-rata yang kerja 4-5 orang. Kalau 4 saja atau 5, sudah 1,4 juta yang kerja. Belum yang lain, berarti membuka lapangan pekerjaan. Kemudian sudah pasti yang namanya proyek perumahan, ibu-ibu itu pasti beli beras, telur, tahu, tempe di pasar. Kemudian ada toko bangunan yang menyediakan barang-barang industri, dari semen, kaca. Ekosistem ini luar biasa besar belum perbankan, belum asuransinya, belum marketingnya," pungkas Ara.
Setiap rumah yang dibangun atau direnovasi tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pekerja konstruksi, tetapi juga mendorong sektor perdagangan dan jasa lokal. Dampak ini memperkuat ekonomi masyarakat setempat dan menarik investasi yang semakin masuk ke Indonesia.
Koordinasi Lintas Sektor
Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, kontraktor, dan lembaga keuangan. Koordinasi ini penting agar program renovasi RTLH dan rumah subsidi tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ara menegaskan, pengawasan ketat terhadap implementasi program menjadi salah satu kunci agar dana Rp8,1 triliun dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Strategi Jangka Panjang Perumahan
Program renovasi RTLH dan pembangunan rumah subsidi tidak hanya bertujuan memperbaiki hunian jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang terhadap masalah kekurangan rumah di Indonesia.
Dengan program ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat ekonomi nasional melalui pembangunan sektor perumahan.
Dengan anggaran besar dan kuota rumah yang meningkat, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kualitas hunian rakyat meningkat secara merata di seluruh Tanah Air. Ara menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya pada pembangunan rumah baru, tetapi juga pemulihan dan perbaikan rumah yang sudah ada, sehingga kualitas hunian rakyat semakin baik.
Program renovasi RTLH dan rumah subsidi merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan alokasi anggaran Rp8,1 triliun, renovasi 400 ribu unit rumah, dan peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit, pemerintah menunjukkan komitmen serius memperbaiki kondisi hunian rakyat.
Selain itu, program ini membuka peluang kerja, mendorong pertumbuhan sektor industri, dan memberikan efek ekonomi yang luas di berbagai wilayah Indonesia. Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki rumah rakyat, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi lokal dan nasional.
Ara menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program agar manfaat yang dirasakan rakyat maksimal. Dengan pendekatan terkoordinasi dan anggaran yang tepat, program ini diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.