JAKARTA - Gedung DPR RI merupakan simbol demokrasi dan rumah rakyat Indonesia. Namun, keterbukaan gedung ini tidak berarti semua orang bisa masuk sembarangan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan hal tersebut saat menerima rombongan pelajar Program Parlemen Remaja 2025 di kompleks parlemen, Jakarta.
“Memang nggak boleh sembarangan dalam tanda kutip tuh ‘masuk-masuk’ saja, harus ada aturannya, harus daftar, harus menyatakan kepentingannya untuk datang. Menyatakan saya siapa, kemudian mau ngapain,” kata Puan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun DPR terbuka bagi publik, ada tata tertib yang harus dipatuhi.
Menurut Puan, gedung DPR termasuk objek vital milik negara yang dilindungi hukum. “Rumah kalian saja kan kalau mau masuk kan ketok-ketok dulu, harus permisi kan, enggak bisa cuman ada orang mau bertamu ke rumah kalian, terus ya masuk masuk saja,” tambahnya.
Tujuan Program Parlemen Remaja 2025
Program Parlemen Remaja 2025 bertujuan memberi pengalaman langsung bagi pelajar untuk memahami mekanisme legislatif Indonesia. Kegiatan ini memperkenalkan fungsi DPR, prosedur legislasi, dan peran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Puan berharap para peserta membagikan pengalaman mereka sesuai fakta, serta menyampaikan kritik atau saran melalui forum resmi DPR.
“Saya berharap ya ini diadakannya parlemen remaja itu bukan datang-datang aja, terus pulang-pulang aja, tapi memang nantinya tuh ada solidaritas di antara kita yang kalau susah saling tolong, kalau senang bisa sama-sama, kalau perlu ada bantuan kita bantu,” ujarnya.
Keterbukaan DPR Dengan Aturan Jelas
Meskipun DPR terbuka bagi masyarakat, Puan menekankan pentingnya aturan dalam setiap kunjungan. Setiap pengunjung harus mendaftar, menyatakan tujuan, dan menghormati area yang dilindungi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas legislatif.
Puan menegaskan, keterbukaan DPR harus diarahkan pada kegiatan positif. “Substansi silakan, tapi sopan tuh ya jangan teriak-teriak, menuding-nuding, misalnya gitu. Namanya sama orang tua, ya jagalah sopan santun,” katanya. Hal ini menjadi pembelajaran bagi pelajar untuk mengekspresikan aspirasi secara kritis, namun tetap menghormati norma dan etika.
Edukasi Demokrasi Sejak Dini
Program Parlemen Remaja tidak hanya memberi kesempatan melihat proses legislasi, tetapi juga mendidik pelajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Peserta belajar bahwa partisipasi dalam demokrasi harus dilakukan secara tertib, sopan, dan substansial.
Puan berharap generasi muda dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengalaman di DPR diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, dan solidaritas sosial di antara pelajar. Kegiatan ini juga membekali mereka untuk menjadi agen perubahan yang sadar hukum dan demokrasi.
Kegiatan Positif dan Aspirasi Sopan
Puan mengingatkan bahwa menyampaikan aspirasi harus dilakukan dengan cara yang sopan. Ia menekankan bahwa meskipun kritik diperbolehkan, tidak boleh disertai teriak, makian, atau tudingan yang tidak pada tempatnya. Pendekatan ini mendidik pelajar untuk menyalurkan ide secara profesional dan santun.
Program ini mendorong pelajar memahami bahwa setiap tindakan, termasuk menyampaikan aspirasi, memiliki aturan dan etika. Hal ini penting agar demokrasi yang terbuka tetap berjalan tertib dan aman.
Solidaritas dan Kepedulian Sosial
Selain mengenalkan mekanisme legislatif, Parlemen Remaja juga menekankan nilai solidaritas dan kepedulian sosial. Puan berharap pelajar dapat saling mendukung, baik saat menghadapi kesulitan maupun merayakan keberhasilan bersama.
“Kalau susah saling tolong, kalau senang bisa sama-sama, kalau perlu ada bantuan kita bantu,” kata Puan. Nilai ini diharapkan tertanam dalam kehidupan sehari-hari peserta, sehingga membentuk generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab.
DPR Sebagai Sarana Edukasi Publik
Keterbukaan DPR bukan hanya simbol, tetapi sarana edukasi yang nyata bagi masyarakat, terutama generasi muda. Kunjungan pelajar ke gedung DPR memungkinkan mereka belajar langsung tentang proses legislasi, tata tertib, dan etika berpendapat.
Puan menegaskan bahwa pengalaman ini penting untuk menyebarkan pemahaman demokrasi dan kesadaran hukum ke lingkungan sekolah, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi dapat tertanam lebih luas di masyarakat.
Keterbukaan Dengan Tanggung Jawab
Gedung DPR terbuka bagi publik, tetapi setiap kunjungan harus diiringi kesadaran, aturan, dan tata krama. Program Parlemen Remaja 2025 menunjukkan implementasi keterbukaan ini secara edukatif, sambil menanamkan nilai sopan santun, solidaritas, dan partisipasi aktif.
Puan Maharani menekankan bahwa rumah rakyat tetap harus dihormati. Kunjungan ke DPR adalah kesempatan belajar, memahami hak dan kewajiban, serta menyalurkan aspirasi secara substansial dan sopan.
Dengan kombinasi keterbukaan dan aturan jelas, DPR dapat menjadi sarana pendidikan demokrasi yang efektif dan bermanfaat bagi generasi muda.
