JAKARTA — Pemerintah mulai mengatur kembali mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memfokuskan sasaran pada golongan rentan serta wilayah pinggiran dalam agenda evaluasi yang tengah bergulir.
Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, beserta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dijadikan sasaran utama penguatan program agar pemanfaatan dana negara kian tepat sasaran.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengutarakan bahwa golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang disebut kelompok 3B diprioritaskan lantaran sektor tersebut merupakan sasaran intervensi gizi yang dinilai paling maksimal guna menekan angka prevalensi stunting.
"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).
Di samping memperkokoh intervensi bagi lingkaran kelompok 3B, pemerintah dipastikan bakal memperbesar atensi terhadap realisasi MBG di kawasan 3T yang selama ini kerap dihadapkan pada hambatan akses ataupun keterbatasan sumber daya.
"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.
Qodari menguraikan bahwa langkah evaluasi yang ditempuh oleh jajaran pemerintah ini ditujukan guna membenahi manajemen tata kelola program, sehingga standar mutu layanan dapat terus ditingkatkan, mulai dari aspek pemenuhan nutrisi hingga tingkat higienitas hidangan yang didistribusikan kepada warga.
"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kami, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," ujarnya.
Menurut penilaiannya, Program MBG sejauh ini telah memunculkan implikasi positif yang berkelanjutan lantaran disalurkan secara rutin setiap hari sepanjang kalender kegiatan belajar mengajar aktif, di luar masa libur sekolah.
Qodari turut memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mandat khusus bagi jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) guna menjalankan pembenahan secara menyeluruh terhadap mekanisme implementasi program.
Seluruh draf skema perbaikan tersebut, lanjutnya, bakal dipresentasikan langsung kepada kepala negara.
"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," katanya.
Agenda evaluasi jalannya program ini juga turut mengikutsertakan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pihak BGN dilaporkan telah memaparkan rentetan draf penyempurnaan di hadapan DEN guna menjaring masukan dan rekomendasi terhadap arah pengembangan regulasi program ke depan.
Sebagai instrumen pelengkap evaluasi, DEN didapati telah melangsungkan survei lapangan yang menyasar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna merekam potret riil pelaksanaan program MBG di lapangan.
Data temuan hasil survei tersebut nantinya bakal diposisikan sebagai salah satu rujukan penting bagi pimpinan baru BGN dalam mematangkan tata kelola program ke depan.
"[Survei DEN] bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," ucap Qodari.
