JAKARTA — Ketersediaan stok beras nasional yang dinyatakan aman sampai tahun mendatang nyatanya belum sanggup meredam gejolak kenaikan harga pada level konsumen.
Di tengah kondisi cadangan pangan pemerintah yang menembus rekor tertinggi dalam sejarah, banderol harga beras medium maupun premium terpantau terus merangkak naik selama lima bulan berturut-turut serta konsisten melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini melahirkan paradoks baru di dalam tata kelola pangan tanah air.
Pihak pemerintah menegaskan ketersediaan pasokan beras berada dalam jumlah yang melimpah seiring dengan tingginya capaian produksi pada masa panen raya, ditambah agresifnya aktivitas penyerapan gabah dan beras yang dikerjakan oleh Perum Bulog.
Kendati demikian, mekanisme di pasar memperlihatkan indikasi yang berlawanan di mana nominal harga pada level penggilingan, pedagang grosir, sampai pengecer justru konsisten bergerak naik.
Mengacu pada rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai rata-rata nasional untuk beras jenis medium pada pekan ketiga Juni 2026 menyentuh Rp14.402 per kilogram, naik sebesar 0,38% dari posisi Mei 2026.
Di waktu yang bersamaan, harga beras jenis premium bertengger di angka Rp16.230 per kilogram atau mengalami lonjakan 0,46%.
Kedua nominal harga tersebut berada di atas ketetapan HET beras untuk zona I yang masing-masing dipatok pada level Rp13.500 per kilogram untuk jenis medium dan Rp14.900 per kilogram untuk kelas premium.
Pengamat sektor pertanian Khudori berpandangan bahwa titik permasalahan pokok tidak berpusat pada seberapa besar lonjakan harga yang terjadi, melainkan pada pergerakan kenaikan yang bergulir konstan sejak awal tahun.
"Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik," ujarnya.
Menurut penilaiannya, dinamika ini merupakan bentuk anomali lantaran bergulir tepat pada momen produksi beras tengah melimpah ruah sepanjang musim panen raya Februari hingga Mei 2026.
Pada situasi yang normal, eskalasi pasokan semestinya sanggup menekan harga atau setidaknya menjadikan laju inflasi pangan lebih terkendali. Berbanding terbalik, komoditas beras justru konsisten menjadi motor penggerak inflasi selama lima bulan secara berturut-turut.
Walaupun bukan menjadi elemen penyumbang terbesar, kedudukan beras selaku kebutuhan pokok menjadikan imbasnya terhadap kekuatan daya beli masyarakat tetap masif, khususnya bagi kelompok yang rentan serta warga yang posisinya berada sedikit di atas garis kemiskinan.
Khudori berpendapat bahwa kenaikan harga beras memiliki keterkaitan erat dengan lonjakan nilai jual gabah pada level petani.
Nilai jual gabah di lapangan kini kian sulit dijumpai yang selaras dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berada di angka Rp6.500 per kilogram.
Berdasarkan data kompilasi Badan Pangan Nasional, rata-rata harga gabah di tingkat nasional bertengger di angka Rp6.951 per kilogram per 7 Juni 2026, lalu merangkak naik ke posisi Rp6.993 per kilogram pada 20 Juni 2026.
Pada beberapa wilayah sentra produksi layaknya Lampung dan Jawa Timur, harga di lapangan bahkan sudah menembus rentang Rp7.500 sampai Rp8.000 per kilogram.
Eskalasi nilai jual gabah tersebut secara otomatis melambungkan biaya operasional produksi beras. Kendalanya, formulasi HET beras yang berjalan hari ini dirancang menggunakan basis asumsi harga gabah di level HPP senilai Rp6.500 per kilogram.
Dampaknya, sebagian pelaku usaha penggilingan mengalami tekanan pada margin keuntungan saat diwajibkan menjual produk beras selaras dengan batasan HET di kala harga bahan baku terus melambung tinggi.
Salah satu dampak yang mulai mengemuka di lapangan adalah kian terbatasnya pasokan beras premium di jaringan ritel modern. Peningkatan harga gabah ini juga dipicu oleh ketatnya kompetisi dalam memperebutkan bahan mentah.
Volume produksi gabah memang terpantau mulai menyusut pasca-melewati puncak panen raya Maret 2026 yang sempat menembus angka 8,71 juta ton gabah kering giling (GKG).
BPS memprediksi volume produksi GKG pada periode Juni 2026 hanya berada di kisaran 4,05 juta ton, alias terkoreksi sekitar 18% bila disandingkan dengan Mei 2026 yang sanggup mencapai 4,94 juta ton.
Walaupun volume produksi diproyeksikan bakal kembali merangkak naik pada Juli, kuantitasnya dipastikan tetap berada jauh di bawah performa puncak panen raya.
Pada saat yang sama, Perum Bulog tetap gencar melakukan penyerapan gabah serta beras demi mengejar target total serapan sebanyak 4 juta ton.
Hingga kini, realisasi penyerapan dilaporkan telah menyentuh kisaran 3,14 juta ton beras. Kompetisi di pasar juga makin sengit lantaran kapasitas operasional industri penggilingan padi nasional jauh lebih raksasa ketimbang kapasitas pasokan gabah yang tersedia.
Selain variabel gabah, Khudori menilai berkurangnya penetrasi distribusi beras SPHP turut menjadikan kapasitas pemerintah untuk menekan kenaikan harga menjadi kian terbatas.
Sepanjang periode Maret sampai 20 Juni 2026, realisasi penjualan beras SPHP tercatat baru menyentuh 361.667 ton atau berkisar 3.229 ton per hari.
Volume tersebut terhitung lebih mini ketimbang performa tahun sebelumnya, sehingga imbasnya terhadap pembentukan struktur harga di pasar dinilai kurang signifikan.
Padahal, Perum Bulog saat ini mengamankan stok beras berkisar 5,2 juta ton, yang menjadi angka tertinggi sepanjang catatan sejarah.
Menurut pandangan Khudori, situasi tersebut seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum bagi pihak pemerintah untuk mengonversi dan mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah, agar tidak memicu ironi di mana volume stok melimpah namun tingkat harga tetap melonjak.
"Dengan stok beras di gudang BULOG sebesar 5,2 juta ton, stok tertinggi sepanjang sejarah, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah," ujarnya.
Pandangan yang senada diutarakan oleh Peneliti Indef Afaqa Hudaya. Menurut penilaiannya, elemen domestik saat ini memegang kendali pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap pergerakan harga beras ketimbang faktor global.
Afaqa memandang tingginya nominal harga gabah, program serapan oleh pemerintah, hingga kenaikan pos biaya produksi serta distribusi menjadi variabel utama yang mengonstruksikan harga beras di pasar lokal.
"Faktor-faktor domestik seperti harga gabah, kebijakan penyerapan beras pemerintah, biaya produksi, dan distribusi tampaknya berperan besar dalam pembentukan harga beras di pasar domestik," katanya.
Ia membenarkan bahwa volume produksi beras untuk periode April–Juni 2026 diprediksi menyusut sekitar 8,3% bila disandingkan dengan kurun waktu yang sama di tahun lalu.
Walakin, risiko gangguan terhadap ketersediaan pasokan beras secara nasional dinilai masih berada dalam koridor aman, lantaran pemerintah mengamankan cadangan beras dalam volume besar sebagai instrumen penyangga pasokan.
Menatap peta semester II/2026, Afaqa memproyeksikan harga beras masih bakal bertahan pada level yang tinggi atau mengalami eskalasi secara moderat.
Momentum selesainya masa panen raya serta tingginya harga gabah menjadi variabel fundamental yang menjaga harga tetap bertengger di batas atas.
Meski demikian, potensi lonjakan harga yang lebih masif tetap bisa diredam apabila pemerintah sanggup memaksimalkan penyaluran cadangan beras pemerintah, mengoptimalkan program SPHP, serta menggelar operasi pasar secara efektif.
Di tengah tekanan harga tersebut, pihak pemerintah tetap menunjukkan sikap optimistis terhadap peta pasokan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sudah mematangkan langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi dampak El Nino dengan cara memperkuat ketahanan cadangan beras sejak awal.
Menurut Amran, volume stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini bertengger pada rentang 5,2 juta hingga 5,3 juta ton, mencatatkan diri sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Posisi tersebut diyakini mumpuni untuk mengawal ketahanan pangan hingga pengujung tahun bahkan sampai memasuki periode 2027.
"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kami sudah sampai Mei pun cukup," kata Amran.
Pemerintah pun memproyeksikan sisa stok akhir tahun beras nasional mampu menyentuh angka 16,24 juta ton.
Melalui kalkulasi tersebut, Indonesia diprediksi masih memiliki ketahanan cadangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam rentang waktu sekitar lima bulan pada tahun 2027, sebelum nantinya memasuki siklus musim panen raya berikutnya.
Kendati begitu, dinamika pergerakan harga pada beberapa bulan terakhir mengindikasikan bahwa melimpahnya ketersediaan stok tidak serta-merta berimbas langsung pada koreksi harga yang lebih murah bagi pihak konsumen.
Tantangan bagi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menjamin ketersediaan komoditas beras, melainkan memastikan besarnya cadangan tersebut benar-benar efektif meredam gejolak harga di pasar.
