JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan pencampuran bioetanol E5 dan E10 ke dalam bahan bakar minyak jenis bensin adalah salah satu strategi penting untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat Bahlil memberikan keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Amerika Serikat, pada 20 Februari 2026, di sela kunjungan kerja luar negeri yang turut membahas kerja sama energi internasional.

Kebijakan ini bukan semata soal substitusi energi, namun juga upaya memperluas peluang usaha dan mendorong pengembangan industri domestik di sektor energi yang selama ini sangat tergantung pada bahan bakar fosil impor.

Strategi Pemerintah dalam Mandatori Bioetanol

Pemerintah menetapkan bahwa pencampuran bioetanol dengan bensin akan diberlakukan secara bertahap, dimulai dari campuran E5, lalu E10, hingga ke arah yang lebih tinggi, menyesuaikan dengan kesiapan produksi dalam negeri. Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan itu akan menjadi bagian dari upaya peningkatan ketahanan energi nasional.

“Salah satu strategi untuk kita mendorong ketahanan energi dan kedaulatan energi kita adalah kita akan menerapkan bagian daripada bensin kita akan campur dengan etanol mandatori,” ucap Bahlil Lahadalia di hadapan wartawan, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas penggunaan bioetanol dalam bauran bahan bakar nasional.

Langkah ini diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam lokal, menciptakan ekosistem baru bagi usaha energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil dalam jangka menengah hingga panjang.

Dukungan Terhadap Pengembangan Usaha Domestik

Selain sebagai instrumen kebijakan energi, Bahlil menegaskan bahwa pencampuran bioetanol mandatori juga bertujuan membuka peluang usaha baru di dalam negeri. Menurutnya, pengembangan bioetanol akan mendorong aktivitas ekonomi di sektor hulu dan hilir energi domestik.

“Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia,” tambah Bahlil, menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang tidak hanya sebagai solusi energi, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan sektor industri domestik.

Pemerintah berharap bahwa dengan memperluas penggunaan bioetanol, pelaku usaha nasional — dari pengolahan bahan baku hingga distribusi bahan bakar — akan mendapatkan ruang untuk berkembang. Hal ini dinilai penting mengingat potensi bioetanol yang berasal dari berbagai jenis bahan baku tanaman, seperti tebu, sorgum, dan limbah pertanian, dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Peran Impor dalam Masa Transisi

Bahlil juga menjelaskan bahwa sampai kapasitas produksi bioetanol domestik sanggup memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah membuka ruang untuk melakukan impor bioetanol melalui skema perjanjian perdagangan timbal balik. Langkah ini dilakukan agar pasokan bahan baku tetap stabil selama masa transisi.

“Namun sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja, termasuk di impor dari Amerika, sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi,” ungkap Bahlil.

Peluang impor bioetanol ini dilihat sebagai mekanisme sementara yang membantu memastikan ketersediaan etanol untuk tujuan pencampuran bahan bakar, sementara industri nasional dibangun dan diperkuat secara bertahap.

Menjawab Tantangan dan Potensi Bioetanol

Secara global dan nasional, bioetanol dikenal sebagai salah satu bahan bakar nabati yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon, membuatnya menjadi opsi yang relevan dalam strategi transisi energi. Indonesia sendiri telah mempertimbangkan berbagai bahan baku lokal, termasuk limbah pertanian dan hasil tanaman non-pangan, sebagai sumber etanol yang potensial.

Namun, tantangan terhadap pengembangan bioetanol tetap ada, seperti perluasan infrastruktur produksi, penyediaan bahan baku yang stabil, dan mekanisme insentif yang bisa membuat bioetanol lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil. Di sisi lain, kebijakan mandatori ini diharapkan dapat mendorong perbaikan di berbagai titik sepanjang rantai pasokan bioetanol.

Pakar industri dan pemangku kepentingan lainnya juga menyebutkan bahwa bioetanol dapat menjadi bagian penting dari upaya Indonesia mencapai target energi baru terbarukan, memperkuat ketahanan energi, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Secara bersamaan, pengembangan bioetanol dipandang dapat membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian dan energi.

Langkah ke Depan dan Harapan Kebijakan

Kebijakan pencampuran bioetanol mandatori yang diusung pemerintah menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mentransformasi sektor energi Indonesia menuju ketahanan yang lebih besar dan kemandirian produksi. Dengan langkah yang bertahap dan dukungan kebijakan lainnya, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan kapasitas produksi bioetanol nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Upaya ini sejalan dengan target-target energi baru terbarukan yang ditetapkan pemerintah, termasuk rencana peningkatan bauran energi nasional dan komitmen terhadap pengurangan emisi karbon. Implementasi kebijakan bioetanol mandatori dinilai sebagai langkah strategis yang bisa memberikan dampak positif luas bagi sektor energi, lingkungan, dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya tentang pencampuran bahan bakar, tetapi juga tentang memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengembangan energi berkelanjutan dan membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh dan berdaya saing di era transisi energi.