JAKARTA - Pemerintah mulai mengambil langkah strategis untuk memastikan kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia terpenuhi dengan kualitas terbaik pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah peluncuran program Beras Haji Nusantara, yang digagas sebagai sumber pangan utama jemaah selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
Program ini menjadi bagian dari persiapan menyeluruh pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan haji, khususnya pada aspek konsumsi. Selain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, Beras Haji Nusantara juga diarahkan untuk menghadirkan cita rasa khas Indonesia bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
Program tersebut diperkenalkan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Peluncuran ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyiapkan skema konsumsi yang lebih terstandar dan berkelanjutan bagi jemaah haji Indonesia.
Kebutuhan Beras Jemaah Haji Capai Ribuan Ton
Berdasarkan perhitungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), kebutuhan beras untuk musim haji 2026 diperkirakan mencapai 2.280 ton. Angka tersebut dihitung untuk melayani sekitar 205.420 orang, yang terdiri dari jemaah haji reguler dan petugas pendamping.
Perhitungan kebutuhan beras tersebut didasarkan pada jumlah frekuensi makan jemaah selama operasional haji. Rinciannya, jemaah dijadwalkan menerima 78 kali makan di Makkah, 27 kali makan di Madinah, serta enam kali makan selama puncak ibadah haji di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Dengan frekuensi makan yang cukup tinggi, ketersediaan beras menjadi komponen vital dalam rantai layanan konsumsi. Pemerintah menilai bahwa pasokan beras yang stabil dan berkualitas akan berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Dorong Penggunaan Beras Premium Produksi Dalam Negeri
Melalui program Beras Haji Nusantara, pemerintah menargetkan penggunaan beras produksi dalam negeri dengan spesifikasi premium. Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa kualitas pangan menjadi perhatian utama dalam layanan haji tahun 2026.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan (broken) maksimal 5%,” ujar Menhaj.
Selama ini, dapur penyedia layanan konsumsi haji di Arab Saudi umumnya menggunakan beras impor dari negara lain. Harga pasar beras impor tersebut berkisar 150 riyal Arab Saudi (SAR) per 40 kilogram atau setara Rp16.824 per kilogram.
Melalui skema Beras Haji Nusantara, pemerintah menargetkan harga beras asal Indonesia dapat bersaing dan berada di kisaran Rp16.000 per kilogram saat tiba di dapur layanan konsumsi haji di Arab Saudi.
Dengan harga yang kompetitif tersebut, penggunaan beras dalam negeri diharapkan dapat diterima oleh ekosistem dapur haji setempat.
Standardisasi Menu Konsumsi Jemaah Haji
Selain fokus pada penyediaan beras, program Beras Haji Nusantara juga diarahkan untuk mendukung standardisasi menu konsumsi jemaah. Pemerintah menyiapkan komposisi menu yang seragam agar kebutuhan gizi jemaah tetap terjaga selama ibadah haji berlangsung.
Dalam skema yang direncanakan, setiap kali makan jemaah akan memperoleh nasi sebanyak 170 gram. Porsi tersebut akan dilengkapi dengan lauk seberat 80 gram, sayur 75 gram, serta air mineral dan pelengkap lainnya.
Standardisasi menu ini diharapkan mampu memberikan kepastian porsi dan kualitas konsumsi bagi seluruh jemaah, sekaligus memudahkan pengawasan dan evaluasi layanan konsumsi oleh pemerintah. Dengan menu yang terukur, risiko ketimpangan kualitas makanan antar dapur penyedia layanan dapat diminimalkan.
Tantangan dan Skema Pelaksanaan Program
Kemenhaj mengakui bahwa pelaksanaan program Beras Haji Nusantara tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang harus melalui penugasan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain itu, terdapat tantangan dalam penyesuaian kualitas beras dari kategori medium menjadi premium agar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk konsumsi jemaah haji. Penyesuaian tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
“Untuk menyukseskan rencana ini, kami akan segera melakukan beberapa langkah konkret, antara lain membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH),” tegas Menhaj.
Pemerintah juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji setelah memperoleh persetujuan Presiden. Pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk subsidi juga menjadi bagian dari skema yang disiapkan agar harga beras tetap kompetitif.
“Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi,” tandas Menhaj.
Dampak Program bagi Jemaah dan Pertanian Nasional
Program Beras Haji Nusantara tidak hanya berfokus pada pelayanan jemaah, tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian nasional. Dengan memanfaatkan beras produksi dalam negeri, program ini berpotensi menjadi sarana promosi komoditas pertanian Indonesia di tingkat internasional.
Selain itu, keterlibatan beras lokal dalam layanan haji membuka peluang pasar baru yang berkelanjutan bagi petani dan pelaku usaha pangan nasional. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi contoh sinergi antara pelayanan ibadah dan penguatan ekonomi domestik.
Dengan berbagai persiapan tersebut, Beras Haji Nusantara diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan konsumsi jemaah haji Indonesia pada 2026, sekaligus memperkuat posisi produk pangan nasional di kancah global.
