JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat pada awal tahun 2026.
Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai menjadi fokus utama penyaluran tahap pertama. Penyaluran ini mencakup periode Januari sampai Maret 2026 dan dijadwalkan mulai cair pada Februari 2026.
Tahap pertama bantuan ini ditujukan bagi keluarga prasejahtera yang telah terdaftar. Total sebanyak 18 juta Keluarga Penerima Manfaat tercatat sebagai penerima bantuan. Pemerintah menargetkan penyaluran berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Bantuan sosial ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima. Penyaluran awal tahun diharapkan dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga ketepatan sasaran bantuan.
Besaran Dana Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan memberikan bantuan berdasarkan kategori anggota keluarga. Setiap kategori memiliki besaran dana berbeda sesuai ketentuan. Penyesuaian ini dilakukan agar bantuan lebih tepat guna.
Ibu hamil atau nifas memperoleh bantuan sebesar Rp750.000 per tiga bulan. Anak usia nol sampai enam tahun juga menerima Rp750.000 per tiga bulan. Anak jenjang sekolah dasar atau sederajat mendapatkan Rp225.000 per tiga bulan.
Anak sekolah menengah pertama atau sederajat menerima Rp375.000 per tiga bulan. Anak sekolah menengah atas atau sederajat memperoleh Rp500.000 per tiga bulan. Lansia berusia enam puluh tahun ke atas mendapatkan Rp600.000 per tiga bulan.
Penyandang disabilitas berat menerima bantuan Rp600.000 per tiga bulan. Korban pelanggaran HAM berat memperoleh bantuan Rp2.700.000 per tiga bulan.
Skema Bantuan Pangan Non Tunai BPNT
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai kepada penerima. BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan. Nilai bantuan BPNT ditetapkan sebesar Rp600.000 per tiga bulan.
Saldo elektronik BPNT hanya dapat digunakan di e-warong yang telah ditentukan. Skema ini bertujuan memastikan bantuan digunakan untuk kebutuhan pangan. Masyarakat tidak menerima bantuan ini dalam bentuk uang tunai.
Penyaluran BPNT dilakukan bersamaan dengan tahap pertama PKH. Mekanisme ini memudahkan pengawasan distribusi bantuan. Pemerintah terus melakukan pemantauan selama proses penyaluran berlangsung.
Cara Mengecek Penerima Bansos PKH BPNT
Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan secara mandiri. Pemeriksaan dilakukan melalui laman resmi yang telah disediakan pemerintah. Langkah ini bertujuan memberikan akses informasi secara terbuka.
Kunjungi laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah sesuai dengan alamat pada KTP. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
Ketik kode captcha yang muncul di layar. Klik tombol "Cari Data". Sistem akan menampilkan status data penerima dan jenis bantuan.
Alternatif Pengecekan dan Validasi Data
Selain laman resmi, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi "Cek Bansos". Aplikasi ini memudahkan masyarakat memantau status bantuan secara berkala. Informasi ditampilkan secara sederhana dan mudah dipahami.
Masyarakat juga dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan terdekat. Bawa KTP dan KK untuk membantu proses pengecekan manual. Petugas akan membantu memverifikasi status penerima bantuan.
Pastikan data kependudukan tercatat dengan benar dan aktif di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data yang valid mempengaruhi proses verifikasi dan penyaluran bantuan. Pemerintah mengimbau masyarakat rutin memperbarui data bila diperlukan.
