JAKARTA - Pemerintah semakin memperkuat komitmennya dalam memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses ke hunian yang layak melalui percepatan program rumah subsidi pada 2026.
Strategi ini tidak hanya menekankan pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ekosistem perumahan nasional melalui kolaborasi lintas lembaga, pelaksanaan akad massal, dan inovasi pembiayaan.
Fokus utama pemerintah adalah menjangkau generasi muda, terutama milenial dan generasi Z, yang menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap hunian terjangkau.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa data Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) menunjukkan dominasi pendaftar rumah subsidi berasal dari kalangan usia produktif. Menurutnya, hal ini menandai pentingnya percepatan program rumah subsidi sebagai jawaban terhadap permintaan pasar yang terus meningkat.
“Berdasarkan data Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), pendaftar program rumah subsidi didominasi generasi Z dan milenial, mencerminkan tingginya kebutuhan hunian di kalangan usia produktif,” ujar Heru di Jakarta.
Peningkatan minat masyarakat terhadap rumah subsidi juga tercatat sepanjang semester II 2025. Terjadi lonjakan lebih dari 50 persen pendaftar di SiKasep, dipengaruhi oleh pelaksanaan dua akad massal sepanjang tahun sebelumnya.
Strategi ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran publik akan program rumah subsidi. Heru menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atas dukungan dan kepemimpinan yang konsisten.
“Kami berterima kasih atas kepemimpinan Menteri PKP yang konsisten memperjuangkan penguatan ekosistem perumahan nasional sepanjang 2025,” tambahnya.
Strategi SIP 350 Ribu untuk Percepatan Rumah Subsidi
BP Tapera menyiapkan strategi percepatan bertajuk SIP 350 Ribu, yang mencakup beberapa pendekatan penting. Strategi ini menitikberatkan pada sinergi antar pemangku kepentingan, inovasi kebijakan dan pembiayaan, serta edukasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program rumah subsidi.
Langkah ini diharapkan mendorong pencapaian target penyediaan rumah subsidi secara lebih cepat dan merata di seluruh Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pelaksanaan akad massal rumah subsidi sebanyak 133.000 unit sepanjang 2026. Acara akad massal akan digelar dalam dua tahap di lokasi berbeda.
Tahap pertama direncanakan berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Juli 2026 dengan jumlah 62.000 unit, sementara tahap kedua akan digelar di Jawa Timur pada Desember 2026 dengan target 71.000 unit. “Yang di Batang, bulan Juli jumlahnya 62.000. Nanti bulan Desember tahun ini di Jawa Timur, jumlahnya 71.000,” ujar Ara.
Ara menekankan pentingnya dukungan penuh dari BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) agar pelaksanaan akad massal berjalan lancar.
Koordinasi sejak awal tahun menjadi kunci agar target percepatan rumah subsidi dapat dicapai dengan efektif, memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.
Realisasi 2025 sebagai Fondasi Percepatan 2026
Pada 2025, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan akad massal 76.030 rumah subsidi FLPP di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan Kota Serang. Program ini menjadi bagian dari Asta Cita Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pencapaian ini menjadi dasar penting untuk strategi percepatan 2026, mengingat kebutuhan rumah subsidi masih sangat tinggi di berbagai wilayah.
Heru menambahkan bahwa dominasi pendaftar rumah subsidi dari kalangan generasi Z dan milenial menunjukkan bahwa program ini relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Strategi edukasi dan promosi yang dilakukan melalui akad massal terbukti mampu mendorong kesadaran masyarakat terhadap program rumah subsidi, sehingga angka pendaftaran meningkat signifikan.
Peran Sinergi Lintas Lembaga
Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mewujudkan ekosistem perumahan yang solid.
Sinergi ini mencakup koordinasi antara BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga pemerintah daerah. Langkah ini tidak hanya mempermudah prosedur administrasi, tetapi juga memastikan distribusi rumah subsidi tepat sasaran.
Kolaborasi ini juga mencakup pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program rumah subsidi, sehingga hambatan yang muncul dapat segera diantisipasi.
Dengan penguatan ekosistem yang menyeluruh, pemerintah berharap rumah subsidi dapat diakses lebih luas oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup mereka melalui hunian layak.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Percepatan rumah subsidi tidak hanya berpengaruh pada sektor perumahan, tetapi juga memberikan efek multiplier pada perekonomian lokal. Pembangunan rumah subsidi akan membuka lapangan kerja, meningkatkan permintaan sektor material bangunan, dan mendorong aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pembangunan.
Selain itu, masyarakat yang memiliki rumah sendiri akan memiliki stabilitas sosial yang lebih baik, serta kemampuan untuk menabung atau berinvestasi di sektor lain.
Program rumah subsidi 2026 dirancang untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda yang memasuki usia produktif.
Dengan adanya percepatan, diharapkan target penyediaan rumah subsidi dapat tercapai lebih cepat, mengurangi kesenjangan perumahan, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan nasional.
Percepatan rumah subsidi pada 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui strategi SIP 350 Ribu, pelaksanaan akad massal, dan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah menargetkan penyediaan 133.000 unit rumah subsidi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pencapaian 2025 menjadi fondasi kuat, sementara dominasi generasi Z dan milenial dalam pendaftaran menunjukkan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Dengan langkah-langkah strategis ini, akses hunian layak diharapkan semakin merata dan berdampak positif bagi pembangunan sosial-ekonomi nasional.