JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengambil langkah afirmatif dengan menambah jumlah pembimbing haji perempuan pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzhar Simanjuntak, menyatakan bahwa peningkatan ini menjadi salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap kenyamanan dan keamanan jemaah perempuan.
Dengan penambahan petugas perempuan, khususnya Pembimbing Ibadah, diharapkan jemaah perempuan lebih leluasa berkomunikasi dan mendapat pendampingan yang lebih personal selama berada di Tanah Suci.
"Jadi salah satu tema haji kita pada tahun 2026 nanti itu afirmasi perempuan. Nah, makanya petugas perempuan, terutama Pembimbing Ibadah perempuan itu kita perbanyak menjadi 30 persen," ungkap Dahnil.
Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas dalam penyelenggaraan haji mendatang.
Pentingnya Pembimbing Ibadah Perempuan
Kemenhaj membagi petugas haji dalam berbagai kategori, mulai dari Pembimbing Ibadah, Pembimbing Keamanan atau Linjam, petugas MCU untuk kesehatan, layanan akomodasi, hingga media atau wartawan yang meliput pelaksanaan ibadah haji. Dari seluruh kategori petugas ini, prioritas penambahan kuota ditujukan bagi Pembimbing Ibadah perempuan.
Dahnil menjelaskan bahwa keputusan menambah pembimbing perempuan bukan tanpa alasan. Mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan, mencapai hampir 60 persen dari total calon haji.
Kondisi ini membuat kebutuhan akan pembimbing perempuan semakin tinggi, agar komunikasi dan pendampingan lebih efektif, nyaman, serta responsif terhadap kebutuhan jemaah perempuan.
"Kenapa Pembimbing Ibadah perempuan kita tambah? Karena sebagian besar jemaah haji kita itu perempuan. Hampir 60 persen jemaah haji Indonesia itu perempuan," jelas Dahnil.
Dengan proporsi jemaah perempuan yang signifikan, keberadaan pembimbing perempuan menjadi elemen kunci agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan aman.
Manfaat Penambahan Pembimbing Perempuan
Peningkatan kuota pembimbing perempuan diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan haji. Jemaah perempuan akan merasa lebih nyaman bertanya dan berdiskusi mengenai ibadah jika didampingi sesama pembimbing perempuan.
Selain itu, pembimbing perempuan juga diharapkan mampu memberikan rasa aman dan memperhatikan kebutuhan khusus jemaah perempuan, mulai dari aspek kesehatan, ibadah, hingga kebutuhan sosial di lingkungan Makkah dan Madinah.
Dahnil menegaskan, kebijakan ini bukan hanya sekadar penambahan jumlah petugas, melainkan bagian dari program afirmasi gender yang lebih luas.
Kemenhaj berharap keberadaan pembimbing perempuan yang lebih banyak dapat menjadi contoh praktik kesetaraan dalam layanan publik, sekaligus mendukung budaya inklusif di lingkungan penyelenggaraan ibadah haji.
Kuota Haji Indonesia 2026
Pada musim haji 2026, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah. Dari jumlah tersebut, 203.320 dialokasikan untuk haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, sedangkan 17.680 untuk haji khusus.
Penambahan pembimbing perempuan akan diambil dari kuota petugas haji, menyesuaikan dengan jumlah jemaah perempuan yang mendominasi kuota reguler.
Rata-rata biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan untuk 2026 sebesar Rp88.409.365,45 per jemaah, di mana calon jemaah menanggung Rp54.924.000.
Biaya ini mencakup semua layanan yang diberikan, termasuk pendampingan dari pembimbing haji, kesehatan, transportasi, dan akomodasi selama berada di Tanah Suci.
Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji
Kemenhaj melakukan seleksi ketat bagi calon pembimbing haji, baik pria maupun wanita, dengan mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, dan kemampuan berinteraksi dengan jemaah. Penambahan pembimbing perempuan akan melibatkan proses seleksi yang ketat agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Selain itu, pembimbing perempuan diharapkan menjadi mentor sekaligus fasilitator yang mendukung jemaah dalam menjalankan ibadah dengan lancar, meminimalkan risiko kesalahan pelaksanaan, dan memberikan edukasi seputar ibadah haji yang sesuai tuntunan.
Pelatihan bagi pembimbing perempuan juga menekankan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, serta penanganan kebutuhan khusus jemaah perempuan.
Tema Afirmasi Gender dalam Haji 2026
Pemerintah menekankan bahwa penambahan kuota pembimbing perempuan tidak sekadar angka, melainkan bagian dari strategi afirmasi gender.
Dengan demikian, kebijakan ini juga menjadi momentum memperkuat partisipasi perempuan dalam pelayanan publik, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sama penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan haji.
Dahnil menambahkan, dengan adanya pembimbing perempuan, interaksi jemaah perempuan dengan petugas akan lebih hangat dan mendukung kenyamanan ibadah.
Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gender di layanan publik sekaligus memberikan pengalaman haji yang lebih manusiawi dan aman bagi seluruh jemaah perempuan.
Harapan untuk Musim Haji 2026
Kemenhaj optimistis bahwa penambahan pembimbing perempuan akan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Jemaah diharapkan merasa lebih diperhatikan dan dilayani dengan profesional, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan khusus.
Kebijakan afirmatif ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender pada setiap aspek pelayanan publik.
Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Haji
Penambahan pembimbing perempuan diharapkan menjadi contoh bagi layanan publik lainnya. Dengan menyediakan pendamping yang sebanding dengan kebutuhan jemaah perempuan, pemerintah menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam setiap layanan yang diberikan.
Hal ini menjadi strategi tidak hanya untuk kenyamanan ibadah, tetapi juga untuk memperkuat budaya kesetaraan di seluruh pelayanan publik di Indonesia.
Dengan langkah penambahan kuota pembimbing perempuan hingga 30 persen, Kemenhaj menegaskan bahwa pengalaman haji bukan hanya soal ibadah spiritual, tetapi juga soal memastikan layanan yang nyaman, aman, dan inklusif.
Pembimbing perempuan menjadi garda terdepan dalam mendampingi jemaah perempuan, memastikan seluruh aspek ibadah terlaksana dengan baik, serta menjadi model kesetaraan gender di lingkungan haji Indonesia.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka dan logistik, tetapi juga memperhatikan aspek manusiawi, kenyamanan, dan kesetaraan, yang semuanya penting untuk memastikan kualitas pengalaman ibadah haji bagi seluruh jemaah.