JAKARTA - Pemerintah menekankan literasi keuangan sebagai kunci agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara optimal.
Fokusnya adalah meningkatkan penyaluran KUR di regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Strategi ini dianggap krusial agar KUR dapat tersalur secara tepat sasaran, mendorong produktivitas UMKM, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi penting agar UMKM memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengakses kredit, sehingga manfaat KUR bisa diterima secara optimal.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kami khususnya lembaga penyalur untuk terus sosialisasi agar benefit KUR tersalur lebih luas,” ujar Riza.
Masalah Pemahaman UMKM terhadap KUR
Riza menjelaskan, masih ada pemahaman yang keliru di kalangan pelaku UMKM. Banyak yang menganggap KUR sebagai bantuan pemerintah yang otomatis memiliki fasilitas hapus tagih.
Padahal, KUR adalah kredit produktif yang harus dikelola sesuai aturan. Kesalahan persepsi ini menjadi penghambat utama optimalisasi KUR di lapangan.
Selain itu, UMKM masih banyak yang belum paham mengenai hak dan kewajiban dalam KUR, termasuk untuk kredit berbasis syariah. Hal ini berdampak pada pengajuan kredit yang tidak sesuai prosedur, sehingga memperlambat penyaluran KUR.
Tantangan Administratif dan Teknis
Selain literasi, ada sejumlah kendala administrasi yang menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengakses KUR. Banyak calon debitur belum melengkapi dokumen penting seperti legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS Ketenagakerjaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khususnya untuk kredit di atas Rp50 juta.
Verifikasi data dan dokumen juga memerlukan waktu, termasuk pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selain itu, tidak semua calon debitur layak menerima KUR. Misalnya, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, atau pelaku usaha yang masih memiliki pinjaman online aktif tidak diperkenankan menerima KUR.
“Tantangan lainnya, yakni calon debitur belum layak usaha, masuk kategori tidak boleh terima KUR seperti aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, serta calon debitur terjerat pinjaman online aktif,” tambah Riza.
Realisasi KUR Nasional dan Regional
Hingga 3 November 2025, realisasi KUR secara nasional telah mencapai Rp228 triliun, atau 76 persen dari target Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor produktif menyumbang Rp138 triliun atau 60,7 persen, melampaui target nasional sebesar 60 persen.
Meski demikian, untuk regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara, penyaluran sektor produktif baru di atas 50 persen, sehingga masih ada ruang untuk akselerasi agar mencapai target minimal 60 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi khusus di wilayah ini agar manfaat KUR dapat dirasakan lebih luas dan berdampak signifikan bagi UMKM.
Kinerja Lembaga Penyalur KUR
Data Kementerian UMKM mencatat, penyaluran KUR sektor produktif di regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara dilaksanakan oleh 15 lembaga penyalur. Dari jumlah tersebut, hanya empat lembaga yang berhasil mencapai target minimal 60 persen penyaluran ke sektor produktif.
Keempat lembaga tersebut adalah:
Bank BRI, mencapai 64,5 persen sektor produktif.
Bank BPD Bali, sebesar 61 persen.
Bank BPD DIY, dengan 61,9 persen.
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana, Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, mencapai 72,5 persen.
“Kita punya pekerjaan untuk akselerasi satu sampai dua bulan ini untuk mendorong penyaluran KUR ke sektor produktif agar mendapatkan dampak berganda menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi UMKM,” ujar Riza.
Strategi Akselerasi Penyaluran KUR
Kementerian UMKM menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM terkait hak dan kewajiban dalam KUR. Dengan pemahaman yang baik, UMKM dapat memanfaatkan kredit secara produktif, meningkatkan omzet, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain edukasi, lembaga penyalur diharapkan mempercepat proses administrasi, verifikasi dokumen, dan kepatuhan persyaratan agar calon debitur yang layak dapat segera menerima kredit.
Langkah ini penting untuk memperluas akses KUR, terutama di wilayah yang masih memiliki penyaluran di bawah target, seperti regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara.
Literasi UMKM sebagai Pondasi Pemberdayaan Ekonomi
Riza menekankan bahwa literasi UMKM bukan sekadar memahami prosedur, melainkan meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha secara profesional. Dengan literasi yang memadai, UMKM mampu memanfaatkan KUR secara efektif dan berkelanjutan.
“Literasi menjadi penting karena menemukan sejumlah permasalahan salah satunya pemahaman pelaku UMKM,” kata Riza.
Peningkatan literasi diharapkan memberi efek berganda: mendorong produktivitas UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing regional maupun nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekonomi inklusif, di mana UMKM menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Penyaluran KUR di regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara menunjukkan kemajuan yang positif, namun masih memerlukan akselerasi. Literasi UMKM menjadi kunci utama agar kredit dapat dimanfaatkan secara produktif.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyalur, dan pelaku UMKM penting untuk memastikan proses administrasi cepat, prosedur jelas, dan kepatuhan terhadap aturan terpenuhi.
Dengan literasi yang memadai, UMKM dapat mengoptimalkan penggunaan KUR, meningkatkan omzet, membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional.
Strategi ini tidak hanya mempercepat penyaluran KUR, tetapi juga membangun infrastruktur keuangan UMKM yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan.