JAKARTA - Upaya melindungi lingkungan tidak boleh mengorbankan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menjadi pesan utama yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum internasional yang menyoroti kejahatan lingkungan global.
Hashim menegaskan pentingnya menemukan titik keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan global yang dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan lingkungan harus memastikan tidak menciptakan hambatan baru bagi perdagangan legal dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
“Ke depannya, kami ingin memastikan upaya global tidak mengakibatkan hambatan yang tidak disengaja terhadap perdagangan legal atau pembangunan ekonomi,” ujar Hashim.
Ia menilai, banyak kebijakan lingkungan di tingkat global yang berpotensi menimbulkan dampak tak diinginkan apabila tidak diimbangi dengan pendekatan yang inklusif.
Karena itu, Indonesia mendorong penerapan prinsip keadilan global dalam setiap inisiatif lingkungan agar semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Komitmen Indonesia dalam Aksi Kolektif Global
Dalam forum yang sama, Hashim menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memperkuat aksi kolektif global dalam memerangi kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan satwa liar ilegal dan pembalakan liar.
Ia menekankan bahwa isu lingkungan tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan kolaborasi internasional yang berkesinambungan.
“Saya menggarisbawahi komitmen kuat Indonesia untuk memajukan aksi kolektif melawan kejahatan yang berdampak pada lingkungan. Kami sepenuhnya selaras dengan seruan global yang semakin kuat untuk mengatasi pembalakan liar dan perdagangan satwa liar,” tegas Hashim.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten, menurutnya, menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam serta keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan bangsa.
“Kami sejalan dengan seruan global untuk menindak tegas pembalakan liar dan perdagangan satwa liar. Indonesia berkomitmen menjadi bagian aktif dari gerakan ini,” kata Hashim.
Selain menyoroti penegakan hukum, Hashim juga mengusulkan agar upaya global dilengkapi dengan mekanisme evaluasi berkala. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menilai efektivitas kebijakan, memperbaiki strategi, serta memastikan tidak ada negara atau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
“Kami mengusulkan mekanisme evaluasi berkala untuk menilai dampak, mengidentifikasi praktik terbaik, dan menegakkan prinsip ‘no one left behind’,” ujarnya.
Partisipasi Indonesia di Forum Internasional
Hashim Djojohadikusumo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam sejumlah forum internasional yang akan datang. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai pertemuan tingkat dunia menjadi bagian dari strategi diplomasi lingkungan yang mengedepankan kerja sama global.
Menurut Hashim, Indonesia akan hadir dan berperan aktif dalam Sidang ke-7 United Nations Environment Assembly (UNEA-7), Kongres Kejahatan PBB ke-15 (UN Crime Congress), serta Konferensi ke-13 Negara Pihak Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC COP-13).
Melalui partisipasi tersebut, Indonesia ingin menunjukkan kontribusi nyata dalam memperjuangkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi. Hashim menilai, tantangan perubahan iklim dan kejahatan lingkungan hanya dapat diatasi melalui kemitraan yang kuat antara negara-negara di dunia.
Ia juga menekankan bahwa langkah Indonesia tidak hanya sebatas pada level kebijakan, tetapi juga implementasi nyata di lapangan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian serta kerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum di sektor lingkungan.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan.
Pemerintah Perkuat Sinergi untuk Konservasi dan Penegakan Hukum
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai bahwa pandangan Hashim mencerminkan posisi tegas Indonesia dalam memerangi perdagangan satwa liar dan menjaga kelestarian hutan.
Menurutnya, pendekatan yang disampaikan Hashim sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan konservasi alam sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
“Sambutan Pak Hashim sangat bagus menggambarkan posisi Indonesia dalam memberantas perdagangan satwa liar internasional,” kata Raja Juli Antoni.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia terus meningkatkan upaya konservasi dan memperkuat pengawasan di berbagai wilayah rawan kejahatan lingkungan. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, masyarakat lokal, dan organisasi internasional menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
Pemerintah juga berkomitmen memperluas program edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan serta menekan aktivitas yang merusak hutan dan satwa liar.
Melalui sinergi yang kuat antara kebijakan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, Indonesia bertekad menjadi negara yang mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Pandangan ini sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan pembangunan hijau yang adil dan inklusif bagi seluruh rakyat.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak harus menjadi penghambat pembangunan, melainkan dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun masa depan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.