JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan verifikasi berlapis terhadap 14.403 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap beroperasi di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 12.843 SPPG telah resmi beroperasi, sementara 1.560 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan operasional. Proses ini menjadi bagian dari upaya pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak di wilayah sasaran.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan capaian ini menandai kemajuan signifikan dalam menyiapkan infrastruktur nasional. Program MBG menjadi salah satu prioritas nasional karena kualitas gizi anak-anak memiliki peran krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.
“Proses verifikasi berjalan dinamis dan transparan. Lebih dari 13 ribu calon mitra sudah melalui tahapan validasi, sedangkan sisanya sedang kami pastikan kelayakannya agar sesuai standar pelayanan gizi nasional,” ujar Sony.
Strategi Verifikasi Berlapis
Tahapan verifikasi dilakukan secara berlapis dan sistematis. Pertama, calon mitra mengajukan lokasi SPPG untuk diverifikasi. Selanjutnya, dilakukan persiapan fasilitas, pemeriksaan kesiapan, hingga survei lapangan.
Tahap akhir adalah penentuan kelayakan sebelum penetapan resmi SPPG. Rentang waktu tiap tahap bervariasi, mulai dari dua jam hingga 45 hari, tergantung kompleksitas lokasi dan kesiapan sarana prasarana.
Sony menekankan, tujuan verifikasi berlapis adalah untuk memastikan setiap SPPG memiliki fasilitas standar, sumber daya manusia yang memadai, dan tata kelola yang seragam. “Itu sebabnya tahapan verifikasi dijalankan secara berlapis agar tidak ada kompromi terhadap kualitas,” jelasnya.
Hingga saat ini, sebanyak 13.453 calon mitra tengah membangun atau merenovasi fasilitas SPPG, sementara 344 lokasi sedang menjalani survei lapangan untuk memastikan kesiapan bangunan dan sarana pendukung lainnya. Hal ini dilakukan agar standar pelayanan gizi di setiap SPPG tetap optimal.
Pemerataan Akses Gizi
Selain kualitas, verifikasi berlapis juga menekankan pemerataan akses gizi. Wilayah yang telah terpenuhi kebutuhan SPPG-nya akan diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, sedangkan daerah yang masih kekurangan akan menjadi prioritas penambahan fasilitas.
“Kami tidak ingin ada daerah yang berlebih, sementara yang lain belum terlayani. Prinsipnya adalah pemerataan, agar anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh layanan gizi berkualitas secara adil,” ujarnya.
Pendekatan ini menjamin efektivitas implementasi program MBG sehingga semua anak di wilayah sasaran menerima makanan bergizi secara merata.
Peningkatan Kapasitas Petugas
Selain pembangunan fisik, BGN juga meningkatkan kapasitas petugas SPPG agar kualitas layanan gizi tetap terjaga. Pelatihan dan bimbingan teknis diberikan untuk memastikan mitra memahami standar operasional, manajemen stok, administrasi, dan prosedur pelaporan kegiatan. Kecepatan verifikasi dan kesiapan fasilitas menjadi kunci agar program MBG dapat menjangkau seluruh wilayah sasaran tanpa hambatan.
“Setiap SPPG harus siap memberikan layanan berkualitas sejak hari pertama beroperasi,” jelas Sony. Hal ini penting agar anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG memperoleh gizi yang sesuai dengan standar nasional.
Sinergi dengan Pemda dan Mitra Lokal
Implementasi SPPG melibatkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan mitra lokal. Sinergi ini memastikan pengelolaan fasilitas dan distribusi makanan bergizi berjalan efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Sony menekankan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada partisipasi semua pihak, baik pusat maupun daerah.
“Sinergi dengan pemda dan mitra lokal akan memperkuat pengawasan, sehingga kualitas layanan tetap terjaga dan sesuai standar nasional,” ujarnya. Selain itu, keterlibatan pemda memungkinkan program MBG menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal.
Dampak Program MBG
Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, mengurangi angka stunting, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dengan lebih dari 14 ribu SPPG siap beroperasi, pemerintah menargetkan cakupan layanan gizi yang luas dan merata di seluruh provinsi.
Selain meningkatkan gizi, program ini juga diharapkan menjadi model pengelolaan layanan gizi berbasis komunitas, yang memadukan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan sistem verifikasi yang ketat. Hal ini akan menciptakan layanan gizi yang berkelanjutan dan efektif di seluruh Indonesia.
Tantangan dan Prioritas ke Depan
Sony mengakui bahwa tantangan tetap ada, terutama terkait kesiapan fasilitas di daerah terpencil dan distribusi makanan bergizi. Oleh karena itu, BGN terus memantau dan menyesuaikan strategi agar seluruh anak Indonesia memperoleh layanan gizi yang berkualitas dan merata.
“Proses verifikasi memang tidak mudah, tapi ini penting untuk memastikan setiap anak menerima gizi sesuai standar nasional. Kami akan terus memprioritaskan pemerataan dan kualitas,” pungkas Sony.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa program MBG berjalan efektif, adil, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesehatan generasi muda Indonesia.
Dengan SPPG yang siap beroperasi secara merata, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan menerima gizi yang cukup, mendukung pertumbuhan optimal, dan membentuk generasi masa depan yang sehat dan produktif.
Dengan komitmen verifikasi berlapis, peningkatan kapasitas petugas, dan sinergi dengan pemerintah daerah, BGN menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan program MBG sebagai salah satu prioritas nasional.
Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam memastikan pemerataan layanan gizi berkualitas di seluruh pelosok negeri.
